REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) memberikan penilaian rapor merah terhadap angka kematian ibu (AKI) melahirkan di Indonesia. Direktur Eksekutif PKBI Inang Winarso mengatakan, AKI melahirkan di Indonesia sesuai dengan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, terjadi peningkatan tren. Yaitu menjadi 359 per 100.000 kelahiran. Padahal di SDKI 2007 tercatat sebanyak 228 per 100 ribu kelahiran.
“Data tersebut merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara,” katanya, di Jakarta, Jumat (22/5).
Ia menyebutkan, Singapura mencatat memiliki angka ibu hamil atau melahirkan paling rendah, hanya tiga ibu meninggal per 100.000 ibu melahirkan. Disusul Malaysia yaitu lima ibu meninggal per 100 ribu ibu melahirkan, Thailand delapan sampai 10 ibu meninggal per 100.000 kelahiran, dan Vietnam 50 ibu meninggal per 100.000 kelahiran.
Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Pusdatin 2014), faktor yang menyebabkan AKI meningkat adalah perdarahan sebesar 30,3 persen, hipertensi 27,1 persen, infeksi 7,3 persen dan lain-lain 40,8 persen. Penyebab lain-lain yang dimaksud yaitu penyakit yang diderita ibu pada saat hamil diantaranya kanker, jantung, ginjal, dan tuberkulosis.
“Hal ini merupakan rapor merah bagi kualitas kesehatan ibu yang akan berpengaruh pada kesehatan bayi dan balita di Indonesia,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Indonesia dinilainya belum dapat mencapai target Millenium Development Goals (MDG’s). Ini mengingat AKI terus meningkat dari tahun ke tahun. Padahal AKI seharusnya menurun hingga 2/3 rasio kematian ibu dalam melahirkan.
Dia menambahkan, tantangan terbesar untuk menurunkan AKI adalah mencegah perdarahan, hipertensi, infeksi, dan mengobati penyakit penyerta. Salah satu cara untuk menurunkan angka kematian karena kasus-kasus tersebut adalah dengan menggerakkan kembali partisipasi masyarakat untuk peduli akan kondisi ibu hamil. “Kemudian peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak yang disediakan pemerintah melalui revitalisasi posyandu,” ujarnya.