REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus mengawasi peredaran beras di Kota Tangerang dengan rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Kepala Disperindag Tangerang Kota Sayuti mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peredaran beras sintetis di pasaran. "Kita harus hindari peredaran beras sintetis tersebut," terang Sayuti kepada Republika, Ahad (24/5) di Tangerang.
Sayuti mengatakan disperindag akan terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) setidaknya tiga kali dalam satu pekan. Lanjutnya, disperidag juga akan melakukan sosialisasi kepada pedagang beras terkait beras sintetis tersebut.
Sayuti menelaskan sidak tersebut akan dilakukan di sentra pasar beras semisal pasar Anyar, pasar Ciledug atau pasar Malabar. Katanya, selain memonitor peredaran beras sintetis sidak tersebut juga dilakukan untuk memonitor harga beras.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin, Kepala Disperindag Sayuti, Kepala Satpol PP Mumung Nurwana, Wakasat Reskrim, Kompol. Suyono, bersama perwakilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan kontrol lapangan terkait maraknya peredaran beras sintetis.
Sayuti mengatakan dalam sidak yang sudah beberapa kali digelar itu Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang belum menemukan adanya beras sintetis di pasar kota. Pasalnya, terang Sayuti, sebagian besar suplai beras di Kota Tangerang masih mengandalkan bahan pangan lokal Tangerang.
"Kita masih pakai beras dari Mauk atau Sepatan. Tapi ada juga yang dari Demak atau daerah lain," terangnya.
Selain melakukan sidak, disperindag juga melakukan sosialisasi kepada pedagang beras. Sayuti mengaku telah meminta para pedagang untuk menguji beras mereka sebelum diperdagangkan. "Karena kalo enggak kan yang rugi mereka juga," terang Sayuti.
Sementara, terkait beras sintetis yang belakangan marak beredar, Sayuti meminta peran serta masyarakat untuk segera meapor kepada polisi atau disperindag apabila ada kecurigaan peredaran beras berbahaya tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika