REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG - Pembangunan Hunian Darurat atau Shelter Tsunami yang berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara jika terjadi bencana tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan sejak Mei 2014, kini mangkrak. Akibatnya, shelter tersebut seperti bangunan tua yang terbengkalai.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Banten Toni Fathoni Mukson mengatakan, berdasarkan hasil kunjungan komisinya, pembangunan baru mencapai 90 persen, kalau konstruksi sudah benar, tapi tidak rapi. “Bahkan atap bangunan juga belum diplester,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (25/5).

Selain itu, lantai keramik dalam ruang perkantoran untuk operator juga masih belum terpasang. Sementara itu sistem drainasenya pun belum dibuat, sehingga menjadi penyebab banjir jalanan tepat di depan bangunan yang juga dikeluhkan warga.

Toni mengatakan, saat berkunjung komisi IV didampingi Perwakilan Balai Besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Melalui balai tersebut DPRD meminta pemborong untuk segera menyelesaikannya. “Jangan sampai terbengkalai,” ungkapnya.

Bangunan dengan anggaran dari APBN tahun anggaran 2014 sebesar lebih dari Rp 23 miliar tersebut, direncanakan untuk selesai pada September 2015 mendatang. Toni juga menyoroti keamanan bangunan tersebut, karena masyarakat bisa keluar masuk bangunan tanpa ada penjagaan dari pihak pengembang. Anak-anak di wilayah tersebut bebas naik turun dan bermain di sana, padahal hal tersebut membahayakan, karena bangunan belum selesai.

“Risiko terburuk bisa terjadi sebagi tempat untuk berbuat kejahatan, semua sudah kita sampaikan, sebelum serah terima dan peresmian harus ditutup,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika