REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPP Golkar versi Munas Bali Tantowi Yahya mengatakan upaya islah yang diprakarsai mantan ketua umum DPP Golkar yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla merupakan untuk jangka pendek.

"Inisiatif islah dari Pak JK terkesan jangka pendek karena saat ini diperlukan jangka pendek dulu," kata Tantowi Yahya di Gedung Nusantara II Jakarta, Senin.

Dia mengatakan solusi jangka pendek itu agar kader yang mau memimpin daerah tidak kehilangan hak politiknya untuk memimpin daerah.

Menurut dia, ide gagasan yang cerdas meski sifatnya jangka pendek, nanti akan tercapai islah maka selanjutnya dan itu jalur masuk islah sesungguhnya.

"Sudah ada kesepakatan yang diinisiasi dari Pak JK agar memikirkan kepentingan besar yaitu partai dan kader. Diharapkan jangan berpikir untuk kepentingan perorangan dan kelompok tertentu serta tujuan pragmatis," ujarnya.

Selain itu, Tantowi tidak sependapat penyelesaian islah Golkar menggunakan cara musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Dia mengatakan proses munaslub itu yang tidak sederhana, seperti siapa penyelenggara dan peserta munaslub yang akan menimbulkan pro dan kontra serta dari sisi pembiayaannya.

"Apabila ada munaslub dengan pesertanya dari Munas Bali, nanti kubu Munas Jakarta tidak mengakui karena dianggap tidak sah karena pengurus sudah diganti," katanya.

Namun dia menjelaskan upaya islah itu masih menunggu kepastian dari Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna H Laoly yang akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang pembatalan SK MenkumHAM terkait islah Golkar.

Menurut dia, apabila MenkumHAM tidak melakukan banding, upaya islah pun akan berjalan lancar."(Islah) tergantung menkumHAM, kalau tidak melakukan banding sudah selesai namun ini belum ada konfirmasi apakah banding atau tidak," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika