REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Ketua Communication and Information System Security Research Centre (CISSReC), Pratama Persadha, menyarankan adanya tim pengaman informasi untuk mendampingi kinerja panitia seleksi (pansel) komisioner KPK. Tim ini diperlukan mengingat tingginya risiko penyadapan informasi dari proses komunikasi para anggota pansel.
“Risiko intervensi secara fisik boleh jadi lebih mudah dilihat dan ditangani. Namun, anggota pansel mesti menyadari adanya risiko intervensi teknologi dalam bentuk penyadapan informasi penting. Kinerja mereka harus dibantu tim pengaman informasi,” ujar Pratama saat dihubungi ROL, Selasa (26/5).
Risiko penyadapan informasi, lanjutnya, bisa datang dari berbagai pihak yang berkepentingan menggagalkan kinerja pansel. Berbagai informasi terkait kebijakan pansel selama proses seleksi sangat mungkin disadap oleh pihak-pihak tersebut.
“Penyadapan bisa dilakukan dari proses komunikasi para anggota pansel, baik melalui telepon, sms maupun email. Ketika sudah disadap, kebijakan apa pun yang diambil pansel berpeluang dimentahkan. Langkah apa pun yang akan dilakukan pansel sudah bisa diantisipasi,” tambahnya.
Karena itu, pembentukan tim pengaman informasi perlu segera direalisasikan. Tim diharapkan bisa membantu memberikan saran terkait langkah-langkah pengamanan sistem komunikasi antar anggota pansel.
“Langkah-langkah teknis terkait pengamanan sistem informasi juga bisa langsung dilakukan oleh tim ini. Sebisa mungkin, anggota tim adalah para ahli IT yang memiliki kemampuan khusus di bidang keamanan informasi, “ tutur Pratama.
Dia menambahkan, tim pengaman informasi bisa diambilkan dari beberapa instansi. Beberapa diantaranya yakni, Lembaga Sandi Negara, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan kalangan akademisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika