REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Jusuf Kalla menampik isu bahwa pemerintah mengintervensi konflik dualisme kepemimpinan Partai Golkar antara Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono.

"Saya kan sebagai mantan Ketua Umum Golkar, bukan sebagai Wakil Presiden," kata Kalla ditemui di Kantor Wapres Jakarta pada Selasa (26/5).

Menurut JK, dirinya hanya memfasilitasi upaya perdamaian antara pihak yang berkonflik sebagai amal ibadah. JK mengatakan sebagai mantan Ketua Umum partai berlambang beringin itu bahwa kepentingan ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai hal yang utama.

"Apa yang penting dalam Golkar kan Pilkada, yang lain kan jalan bersama-sama walaupun dua," kata JK terkait dualisme kepemimpinan.

Ia mengatakan jika DPP Golkar telah menyetujui kepemimpinan partai tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum dapat menerimanya untuk ikut serta dalam Pilkada. "Itu saja yang diteken, apa susahnya," ujarnya.

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie atau Ical mengatakan pada Sabtu (23/5) petang islah dengan kubu Agung Laksono dilakukan untuk kepentingan pendaftaran calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Ical menambahkan hal yang paling penting adalah penjaringan calon kepala daerah yang akan diajukan Golkar dalam pilkada di sejumlah daerah. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Munas Jakarta Agung Laksono pada Selasa mengatakan kesepakatan islah terbatas antara pihaknya dengan kubu Aburizal Bakrie akan tercapai, Kamis (28/5) pekan ini.

Dalam kesepakatan awal, masing-masing kubu akan mendelegasikan tiga perwakilan untuk bekerja bersama dalam satu tim guna menjaring calon kepala daerah. "Kami sepakat untuk mengajukan bersama-sama persyaratan calon-calon yang diusung oleh kedua pihak," jelas Agung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika