REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri menyatakan kesediaannya menjadi kepala daerah atau bupati. Menurut dia, dengan diterapkannya sistem desentralisasi atau otonomi daerah, kondisi di banyak kabupaten maupun daerah justru tidak membaik. Pun demikian dengan kabupaten atau provinsi pemekaran yang keadaannya memburuk.

“Kalau dengan diterapkannya otonomi daerah ternyata kondisi kabupaten tidak lebih baik, saya mau jadi bupati deh,” ujar ketua umum PDIP tersebut saat memberikan kuliah presiden di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Kamis (28/5).

Megawati tidak peduli dengan anggapan orang ketika melihatnya 'turun jabatan' menjadi bupati. Baginya, yang terpenting otak dan hati berpikir untuk negara. Dia menjelaskan, ketika negara dalam keadaan krisis dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kabupaten dan provinsi tidak bisa berbuat apa-apa. “Kondisi ini mungkin saja terjadi,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta pada para calon kepala daerah yang menduduki orang nomor satu di daerah supaya memastikan ada potensi ekonomi di wilayah yang akan dipimpinnya. Peluang itu, kata dia, harus bisa digarap setidaknya selama lima tahun dia menjabat sebagai kepala daerah.

Sementara untuk daerah yang ingin dilakukannya pemekaran, kata Mega, hal itu boleh dilakukan asalkan ada wilayah dan aspirasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika