REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Tokoh bangsa sekaligus Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafi’i Ma’arif menilai kunci perkara jilbab TNI ada pada pucuk pimpinan TNI, Jenderal Moeldoko. Pemimpin para pasukan, harus memerdekakan hak tiap-tiap anggotanya.

“Kalau tentara perempuan mau pakai jilbab, silakan saja beri kebebasan. Kuncinya ada di pimpinan TNI. Pimpinan harus tegas. Sikap tentara yang maju mundur itu bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat,” ujar Buya Syafi’i kepada Republika Online, Rabu (3/6). 

Menurut Buya, jilbab adalah hak asasi. Selama tidak mengganggu tugas, selayaknya diberikan kebebasan bagi prajurit perempuan TNI untuk berjilbab. Jilbab itu bisa bermacam-macam modelnya, kata Buya, bisa saja memakai jilbab yang modelnya tidak terlalu panjang atau lebar. 

Ia menambahkan, kebebasan berjilbab didukung oleh konstitusi. Di dalam Pancasila dan UUD 1945 pasal 29, juga dikatakan Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa dan setiap warga negara dijamin untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. 

Menanggapi sikap Panglima TNI, Buya mengingatkan kasus jilbab Polri yang juga maju mundur sebelum akhirnya disahkan awal tahun kemarin. Mantan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman dulu juga pernah mengungkapkan serupa, setelah itu diklarifikasi lagi. 

“Memang perlu biaya, tapi itu bisa dilakukan. Sangat mungkin. Pakaian itu kan masalah kultur. Barat yang sekuler saja bisa,” ujar Buya Syafi'i. 

Tokoh bangsa itu juga berpesan agar prajurit perempuan yang memakai jilbab nantinya tidak berlaku eksklusif. “Jangan sampai merasa paling Islam. Kalau sudah pakai jilbab lalu merasa Islam sekali, jangan. Biasa saja, berperilaku wajar saja,” pesannya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika