REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Syaiful Bahri mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pembicaraan dengan semua kepala staf dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait pemberian izin mengenakan jilbab. Ia mengaku sebagian besar anggota Komisi I mendorong TNI agar dapat memberikan akses anggotanya untuk memakai jilbab.
"Saya dan teman-teman di sini berpikiran sama (penggunaan jilbab). Ini sedang kita dorong pada TNI, namun belum selesai dijawab," ungkap Syaiful ketika dihubungi Republika Online, Senin (8/6).
Ia berharap TNI bisa memperlakukan semua anggotanya yang ingin menggunakan jilbab dengan sama, tidak hanya di Aceh. Syaiful menerangkan, pembicaraan yang dilakukan dalam rapat kerja Komisi I itu dihadiri kepala staf Angkatan Udara dan Angkatan Laut, serta Panglima TNI Jendral Moeldoko.
"Semuanya hadir, hanya Angkatan darat yang diwakili wakil kepala staf," tambahnya.
Sebelumnya, Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya mengatakan, Panglima Jenderal TNI Moeldoko memperbolehkan pemakaian jilbab selama bertugas. Hal itu dia ungkapkan saat menjawab pertanyaan seorang Wanita TNI berpangkat kapten.
Namun, selang beberapa hari, Kapuspen TNI meralat maksud ucapan panglima TNI. Menurut dia, wanita TNI hanya diperbolehkan mengenakan jilbab di luar waktu dinas dan di wilayah Aceh.