REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepengurusan Golkar versi Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB) mengecam sikap asal tuduh kepengurusan Golkar Agung Laksono terkait serangan di DPP Golkar, Senin (8/6). Wakil Ketua Umum Golkar versi munas Bali, Aziz Syamsudin mengatakan, kepengurusannya tak tahu soal serangan tersebut.

Poitikus di Komisi III DPR RI itu pun mengaku kaget dengan informasi adanya serangan yang terjadi dini hari tersebut. "Siapa yang nyerang? Itu kan orang sana (kubu munas Ancol) yang bilang, silakan cek langsung ke sana," kata Azis saat ditemui di Komplek Parlemen, Senin (8/6).

Kata dia, upaya pengambilalihan Komplek DPP Golkar oleh kepengurusan ARB memang terus dilakukan. Selama ini, kata dia, markas utama partai Golkar itu dikuasai sepihak oleh kepengurusan Agung Laksono. Padahal, kata dia, perintah hukum menyatakan bahwa kepengurusan Golkar yang sah ada di pihak ARB.

Yaitu, kata dia mengacu ke hasil munas Riau 2009. "Kan sudah ada dua keputusan hukum (PTUN dan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara)," kata Azis melanjutkan. 

Namun, ujar dia, upaya mengambilalih kantor DPP Golkar itu tak akan dilakukan dengan paksa, apalagi dengan penyerangan.

Sementara Ketua DPP Golkar versi munas Bali, Firman Soebagyo menyampaikan, bahwa tuduhan penyerangan tersebut tak berdasar. Justru sebaliknya, kata dia, hingga hari ini upaya untuk menggunakan kantor tersebut dengan cara bersama berujung pengusiran.

Kepengurusan Agung Laksono, diungkapkan Firman, kerap melarang, bahkan mengusir setiap kader Golkar yang punya afiliasi kepada ARB. Itu dicontohkan dia pada Senin (8/6). Kata Firman, beberapa kader Golkar yang hendak melakukan aktivitas terkait Pilkada 2015, tak diizinkan masuk.

"Kalau kami datang ke sana (DPP) pasti gak boleh. Tadi juga ada kader Golkar yang ke sana untuk kegiatan pilkada, tapi sengaja digembok," ujar Firman, Senin (8/6).

Ikuti Whatsapp Channel Republika