REPUBLIKA.CO.ID, BUJUMBURA -- Oposisi Burundi menolak usulan komisi pemilihan umum untuk menggelar pemilihan presiden pada 15 Juli.

Dikutip dari BBC, Rabu (10/6), oposisi mengatakan tuntutan akan pemilu yang bebas belum terpenuhi.

Terpisah, Kepala badan hak asasi manusia PBB Zeid Raad al-Hussein memperingatkan kelompok pemuda yang beraliansi dengan pemerintah menjadi kian beringas. Burundi mengalami kerusuhan dan kegagalan kudeta sejak Presiden Pierre Nkurunziza mengumumkan pada April dia akan mencalonkan diri kembali untuk ketiga kalinya.

Donor Barat menghentikan bantuan ke Burundi. Barat juga mengatakan tidak akan membantu mendanai pemilihan umum. Juru bicara Nkurunziza, Philippe Nzobonariba mengatakan keputusannya untuk maju kembali sebagai presiden tidak bisa dinegosiasikan dan pemilu tidak akan ditunda.

Lebih dari 20 orang tewas sejak 25 April dalam protes terhadap Nkurunziza. Lebih dari 100 ribu warga menyelamatkan diri ke negara tetangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika