REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Imparsial menegaskan menolak pencalonan Letjen Purnawirawan TNI Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru. Imparsial menilai Sutiyoso tidak layak menjadi KaBIN.
Direktur Program Imparsial Al Araf menilai Sutiyoso cukup menjadi tokoh negara.
"Pak Sutiyoso lebih cocok jadi tokoh negara ketimbang posisi Kepala BIN," kata Al Araf di Jakarta, Jumat (12/6).
Al Araf mengatakan Imparsial memiliki beberapa alasan untuk menolak Sutiyoso menjadi KaBIN. Hal mendasar yang menjadi penolakan Imparsial adalah dugaan keterlibatan Sutiyoso terhadap kejahatan hak asasi manusia masa lalu. Sebagai contoh, peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, 27 Juli 1996.
"Saat Sutiyoso sebagai Pangdam Jaya, terjadi kasus penyerangan kantor DPP PDI di Jakarta yang dikenal dengan peristiwa 27 Juli (Kuda Tuli). Diduga kuat terdapat pelanggaran HAM dalam peristiwa itu," ujar Al Araf.
Al Araf menambahkan, kompetensi yang dimiliki Sutiyoso dalam bidang intelijen juga sudah tidak layak pakai untuk saat ini. Menurut dia, Sutiyoso menerapkan praktik intelijen ala orde baru. Sementara saat ini BIN didesak menyesuaikan dengan era reformasi.
"Kami khawatir dengan kepemimpinan Pak Sutiyoso, aparat intel kita akan berubah kembali seperti orde baru," imbuh Al Araf.
Imparsial pun mendesak DPR untuk memerhatikan sejumlah catatan kritis tersebut. Meski Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif, Imparsial beharap agar dapat mempertimbangkan kembali pengajuan Sutiyoso.
C20
Ikuti Whatsapp Channel Republika