REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan, anggaran keamanan pilkada serentak pada Desember 2015 sampai saat alokasinya masih belum jelas.

"Sesuai amanah UU Pilkada, anggaran keamanan pilkada serentak ini bersumber dari APBD dan bukan dari APBN, tapi sampai saat ini banyak daerah yang belum mencairkan anggaran keamaan tersebut," kata Lukman

Edy di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (22/6).

Menurut Lukman, Komisi II DPR RI akan meminta penjelasan dari KPU perihal anggaran penyelenggaraan pilkada serentak, termasuk anggaran pengawasan oleh Bawaslu dan anggaran keamanan oleh Polri.

Kalau anggaran pengawasan oleh Bawaslu, kata Lukman, saat ini masih diproses dan diharapkan pada akhir Juni mendatang sudah selesai.

"Tapi, kalau anggaran keamanan sampai saat ini masih belum jelas," katanya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, pada rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Kapolri, Kapolri juga mempertanyakan anggaran keamanan pilkada serentak yang bersumber dari APBN.

Karena itu, kata Lukman, setelah Komisi II melakukan RDP dengan KPU dan Bawaslu, pada Senin ini, akan melakukan rapat gabungan dengan Komisi III, untuk membahas persiapan pilkada serentak, termasuk

anggaran keamanannya.

"Kalaupun dalam rapat gabungan dengan Komisi III, diketahui anggaran keamanan pilkada belum siap, saya berharap jangan mencampurkannya dengan persoalan politik sehingga persiapan tahapan pilkada serentak terus berjalan," katanya.

Lukman menegaskan, pilkada serentak pada Desember 2015 adalah yang pertama kali diselenggarakan sehingga harus dapat terselenggara dengan baik, karena akan menjadi indikator pilkada serentak

selanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika