REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menegaskan tugas dan kewenangan DPR bukanlah pada ranah eksekusi anggaran.

Sebab DPR bukanlah lembaga eksekutif yang menjalani tugas membangun daerah pemilihan (dapil) seperti yang ditujukan.

"Harus diluruskan pemahaman anggota DPR bahwa mereka adalah legislatif yang tidak berwenang eksekusi anggaran. DPR bukan eksekutor," katanya saat dihubungi ROL, Selasa (23/6).

Menurutnya DPR mempunyai tiga fungsi sebagai lembaga legislatif yakni fungsi legislasi, fungsi pengannggaran, fungsi pengawasan.

Dalam hal fungsi penganggaran tidak dibenarkan DPR mengeksekusi dana yang dianggarkannya. Karena kewenangan itu ada pada lembaga pemerintahan atau eksekutif.

Ia menambahkan, jika kemudian dijalankan sendiri oleh anggotanya di masing-masing daerah pemilihan (dapil) maka akan terjadi tumpang tindih soal pengawas. Sebab pada fungsinya DPR diberi kewenangan soal pengawasan kinerja pemerintah.

"Jika dilakukan sendiri oleh legislatif maka akan membingungkan pihak yang menjadi pengawas," ujarnya.

Selain ketimpangan yang akan terjadi, dikhawatirkan banyak terjadi peluang lobi-lobi di daerah. Besar kemungkinan dana Rp 20 miliar yang akan diberikan per kepala anggota DPR nantinya akan disalahgunakan.

Usulan dana aspirasi ini masih dalam pembahasan anggota DPR yang akan diputuskan dalam sidang paripurna. Sejauh ini dari 10 fraksi partai di DPR, dua diantaranya menolak dana aspirasi diberikan kepada masing-masing anggota yaitu Partai Nasional Demokrat dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika