REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak KH Baijuri mengharamkan terhadap pemimpin yang tidak menepati janji ketika saat melakukan kampanye sebelum memangku jabatan di pemerintahan maupun legislatif.

"Kami berharap pemimpin dapat merealisasikan program-program yang sebelumnya telah dijanjikan kepada masyarakat," kata Baijuri di Rangkasbitung, Rabu (24/6).

Ia mengatakan, perbuatan yang tidak menepati janji atau berbicara suka berbohong masuk kategori orang munafik dan dosa besar. Sebab ciri-ciri orang munafik itu diantaranya tidak menepati janji dan berkhianat jika diberikan amanah.

Pandangan Islam orang yang tidak menepati janji merupakan perbuatan munafik dan hukumnya haram. Karena itu, pihaknya berharap kepada pemimpin yang telah dipilih oleh masyarakat dapat mewujudkan realisasi janji-janji tersebut.

Masyarakat memilih pemimpin itu karena tertarik dengan program-program maupun janji-janjinya.

Mereka pemimpin itu pada pemilihan kepala daerah, DPR, DPRD dan DPD. "Saya kira pemimpin yang terpilih itu tentu harus menempati janji untuk perbaikan kehidupan masyarakat yang lebih baik," katanya.

Menurut dia, apabila pemimpin itu tidak menepati janji maka konsekuensinya mereka tidak akan terpilih kembali oleh masyarakat.

Ia mengajak pemimpin yang terpilih tentu harus merealisasikan program yang dijanji-janjikan sebelumnya. Tindakan pemimpin yang menepati janji itu merupakan karakter orang saleh karena mereka melaksanakan dengan amanah dan masuk surga.

Namun, sebaliknya jika pemimpin itu munafik dengan suka berbohong dan tidak menempati janji maka akan mendapat neraka jahanam. Akan tetapi, program yang dijanjikan itu bukan yang sebelumnya sudah diplot oleh pemerintah dan legislatif.

Perbuatan janji itu seperti pembenahan dalam dunia pendidikan maupun kesehatan serta ekonomi kerakyatan. "Kami berharap pemimpin jangan sampai masuk tergolong orang munafik karena bisa menimbulkan kehancuran," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika