REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Ahmad Baso menilai Muktamar NU Jombang merupakan momentum untuk mengembalikan NU kepada khittah sebagai jati dirinya.

"Yang sangat prinsipil, kembali ke khittah itu ya kembali ke aqidah dan pemahaman Islam Ahlussunah Wal Jamaah (Aswaja), bukan yang lain," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7).

Dia menghawatirkan kecenderungan adanya paham yang belakangan menyimpang dari garis kebijakan di tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), berupa masuknya paham selain Aswaja di lingkungan organisasi berlambang bola dunia.

Baso melihat fenomena PBNU mentolerir masuknya paham-paham transnasional merasuki serta mendikte kebijakan NU. "Ini jelas menyimpang. Karena kebijakan PBNU sekarang ini, tidak peka dan sensitif dengan khittah dan garis perjuangan NU. Yaitu untuk menegakkan paham Islam ahlussunah waljamah dalam bingkai NKRI. "Kok malah paham lain yang dikembangkan," ujar pengarang buku NU Studies ini.

Baso mengungkapkan seharusnya pengurus di tingkat PBNU sekarang menempatkan Aswaja NU sebagai cara pandang utuh terhadap Islam yang dilaksanakan dalam konteks ke-Indonesia-an. Sehingga tercapai cita-cita perjuangan kebangsaan yang membawa kemaslahatan.

"Penting untuk mengembalikan lagi khittah perjuanga NU kepada relnya, termasuk dengan penguatan kepemimpinan di tingkat Syuriyah, bukan malah melemahkannya dengan segenap alasan dan modus yang dibuat-buat," tegasnya.

Hal senada dikatakan oleh Ketua PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Sulawesi Tengah KH Nasrudin Suyuthi. Menurutnya, dalam Muktamar NU nanti PBNU bersikap arif dan bijaksana.

Nasrudin meminta PBNU tidak memaksakan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) dalam pemilihan Rais Aam. Pasalnya, sistem tersebut baru tahap sosialisasi. "Kita berharap PBNU bisa bersikap arif dan bijaksana. Tidak memaksakan sistem Ahwa di Muktamar NU dalam pemilihan Rais Aam," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika