REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Gumay berharap, semua pihak tetap berupaya agar Pilkada serentak tetap bisa dilaksanakan pada Desember mendatang.

Menurutnya semua pihak harus sama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang masih ada. Sehingga hal itu tidak mengancam berlangsungnya Pilkada serentak di 269 daerah nanti.

"Seperti kekurangan dana saat ini untuk Pilkada seharusnya tidak menjadi faktor penundaan Pilkada," ujarnya kepada wartawan, Jumat (3/7).

Ia mengatakan demikian pascakeluar pernyataan Kapolri Badrodin Haiti terkait rekomendasi penundaan Pilkada bagi daerah yang belum tersedia anggaran pengamanannya. Hadar menilai pengamanan menjadi hal yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan Pilkada.

Meskipun begitu, ia berharap kekurangan dana dalam anggaran pengamana tidak menjadi faktor penundaan Pilkada. Apalagi, pendanaan untuk penyelenggaraan tahapan Pilkada sudah dimulai dan sudah digunakan.

"Yang perlu dilakukan adalah bantuan pemerintah mengadakan dana untuk keamanan ini," katanya.

Sampai saat ini anggaran pengamanan yang tersedia seperti disebutkan Polri baru setengah dari pengajuan kebutuhan sekitar Rp 1,1 triliun. Sementara data di Kementerian Dalam Negeri dana yang disediakan Pemda sekitar Rp 645 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika