REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya membangun wilayah perbatasan. Pada Selasa (7/7), Jokowi mengundang sejumlah menteri dan pejabat terkait dalam rapat terbatas untuk membahas pembangunan di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat.
Ketua Badan Pengelola Perbatasan Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden meminta pembangunan di Entikong segera dimulai. Entikong sendiri masuk dalam daftar tujuh perbatasan utama yang diprioritaskan untuk dibangun.
"Arahan Presiden dalam satu-dua tahun, perbatasan kita harus lebih maju dari negara tetangga. Jangan bangun baru tapi masih lebih jelek dari seberang," kata Tjahjo dalam konferensi pers di Kantor Presiden.
Saat memberikan pernyataan tersebut, Tjahjo didampingi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.
"Mudah-mudahan dalam dua tahun sudah terlihat hasilnya," ucap Tjahjo lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, tahun ini pihaknya akan mulai membangun terminal angkutan barang berskala internasional di Entikong. Lokasi pembangunan terminal itu, menurutnya, sudah ditentukan oleh pemda setempat.
"Lokasinya kira-kira bisa suistainable apabila aktivitas perdagangan meningkat 10-20 tahun ke depan," ucap dia.
Sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun infrastruktur pendukung, mulai dari jalan, sanitasi, sampai fasilitas perbatasan seperti kantor imigrasi dan karantina.
Presiden Jokowi, melalui juru bicaranya, Teten Masduki, mengatakan terdapat Kawasan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Entikong. Namun, kawasan yang sebenarnya berpeluang besar melayani ekspor-impor tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, pemerintah Malaysia telah menetapkan Kawasan Pos Perbatasan di Tebedu, Serawak, sebagai pelabuhan darat internasional yang melayani ekspor-impor barang.
"Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga berkoordinasi agar fungsi wilayah perbatasan di Entikong bisa dimaksimalkan untuk melayani kegiatan ekspor-impor," kata Teten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika