REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku sudah sejak lama melakukan seleksi calon kepala daerah. Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengatakan, calon kepala daerah yang akan maju dari partai berlambang Kabah ini harus melewati uji kelayakan dan kepatutan dari partai.

Ada beberapa fase uji kelayakan dan kepatutan untuk calon kepala daerah dari PPP. Yang paling penting, kata dia, ada fase ideologis yang harus dilewati oleh setiap calon kepala daerah yang ingin maju dari PPP.

“Ada fase ideologis yang harus dihadapi, sebab kita tidak ingin merugikan kepentingan umat Islam,” kata dia di kompleks parlemen Senayan, Selasa (7/7).

Arsul menambahkan, mereka yang mendaftar maju melalui PPP akan diundang di DPP untuk uji kelayakan dan kepatutan ini. Tahapan ideologis ini dilakukan untuk calon kepala daerah yang bukan kader dari PPP. Sedangkan di beberapa daerah, imbuh Arsul, PPP dapat mengusung calon kepala daerah sendiri.

Untuk calon kepala daerah yang merupakan kader PPP, akan mendapat pembekalan singkat soal kepemimpinan. “Kita mengundang ahli pemerintah daerah, terkait UU aparatur sipil negara,” kata dia.

PPP saat ini belum dipastikan dapat mengikuti pilkada serentak 9 Desember 2015 nanti. Sebab, PPP masih menghadapi konflik internal soal dualisme kepengurusan. Namun, kepengurusan hasil muktamar Surabaya optimis dapat mengikuti pilkada karena memegang Surat Keputusan (SK) Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika