REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Albertus Patty menilai isi surat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang memuat pelarangan shalat Ied tidak mencerminkan nilai-nilai Kristiani yang penuh cinta dan toleransi. PGI akan mengambil langkah-langkah khusus untuk menindaklanjuti masalah ini.

"Bahkan seandainya benar surat itu ada, isi surat itu tidak mencerminkan nilai-nilai Kristiani yang penuh cinta dan toleransi. Hal itu juga tidak sejalan dengan budaya dan konstitusi bangsa," kata Albertus Patty kepada Republika, Jumat (17/7).

Selain itu, surat itu tidak mencerminkan toleransi. “Kalau melihat surat GIDI, tak mencerminkan toleransi bukan saja terhadap umat Islam, tetapi juga terhadap umat Kristen sendiri,” katanya.

Seperti diketahui, beredar surat berisi pelarangan shalat Idul Fitri di Kabupaten Tolikara oleh GIDI. Surat tertanggal 11 Juli itu juga melarang wanita muslim menggunakan jilbab. Perayaan Idul Fitri hanya diperbolehkan di luar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura. Mereka beralasan, pelarangan itu terkait pelaksanaan Seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat Internasional pada 13-19 Juli 2015.

Patty menegaskan, pihaknya menentang dan menyesalkan berkembangnya kecenderungan intoleransi dari manapun, termasuk dari kelompok Kristen. Pasalnya, tidak hanya terhadap umat Islam, GIDI wilayah Toli juga melarang semua agama dan gereja denominasi lain untuk mendirikan tempat ibadah di wilayah kabupaten Tolikara.

Bahkan dalam surat GIDI itu dikatakan Gereja Adven di distrik Paido sudah mereka tutup dan umat Gereja Advent dipaksa bergabung dengan GIDI. “Kami akan berkoordinasi dengan gereja lokal dan Pemda untuk melakukan investigasi dan kalau perlu advokasi terhadap korban,” imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika