REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peristiwa kekerasan terhadap muslim Papua saat Hari Raya Idul Fitri pada Jumat (17/7) lalu, sangat disesalkan.
Kejadian tersebut harus menjadi pelajaran untuk menguatkan dan mengokohkan kembali fungsi keamanan dan intelijen di Bumi Cendrawasih.
Anggota Tim Pengawas Intelijen dari Komisi I DPR RI, Fraksi PKS, Ahmad Zainuddin mengatakan, potensi akan terjadinya tindakan kekerasan terhadap muslim di Tolikara, Papua seharusnya dapat diprediksi oleh aparat dan intelijen kepolisian sebelumnya.
"Sebab ada edaran bernada provokatif soal pelarangan peringatan Idul Fitri tembusan ke kepolisian, jika benar ada surat itu, seharusnya aparat dan intelijen sudah mengantisipasi," katanya, Ahad, (19/7).
Kejadian ini sebaiknya menjadi bahan dasar fungsi intelijen, khususnya Kepala BIN baru untuk merancang sistem intelijen yang lebih kokoh.
Fungsi intelijen dari lembaga kepolisian, TNI dan BIN harus berjalan secara koordinatif dan integratif di Papua. Zainuddin menjelaskan, pelaksanaan fungsi intelijen di wilayah yang rentan dengan separatisme harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Sebab kekerasan sekecil apapun yang terjadi di Papua selalu di-blow up pihak-pihak kepentingan tertentu sehingga menjadi sorotan internasional.
"Jangan sampai peristiwa serupa terulang lagi ke depannya di wilayah NKRI ini, khususnya di Papua. Sebab banyak pihak asing yang berkepentingan terhadap separatisme dan sumber daya alam di Papua," jelasnya.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme, aksi pembakaran pemukiman dan tempat ibadah saat hari raya besar agama oleh kelompok tertentu merupakan tindakan teror. Hal itu menciptakan suasana ketakutan masal hingga merusak harmonisasi hubungan antar umat beragama.
Ia juga mendorong agar peristiwa itu diusut tuntas, para pelaku dan pihak-pihak yang memprovokasi ditindak sesuai hukum yang berlaku. Tokoh agama dan masyarakat di Papua harus mempererat kembali toleransi antar umat beragama.
"Dari kasus tersebut harus segera ditemukan solusi yang adil dan menenteramkan semua pihak, terutama kelompok minoritas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika