REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno telah membuat dan mengirimkan surat edaran ke sejumlah Kementerian dan lembaga negara, terkait insiden di Tolikara, Papua.
Surat edaran itu terkait antisipasi adanya potensi aksi balasan atau reaksi di beberapa daerah atas kerusuhan berbau SARA yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, akhir pekan silam. Pasca insiden kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya masjid dan sejumlah kios tersebut, kondisi di sejumlah daerah memang memanas.
Upaya pembakaran dan penyegelan tempat ibadah, terutama gereja, sempat terjadi di sejumlah daerah, seperti di Purworejo, Solo, dan Palu. Bahkan, aksi tersebut disertai surat ancaman dan pernyataan bahwa tindakan tersebut merupakan aksi balasan atas apa yang terjadi di Papua.
Untuk itu, Menkopolhukam telah menerbitkan dan mengirimkan surat edaran demi mengantisipasi agar tidak terjadi aksi-aksi serupa di daerah-daerah lain. Tedjo mengungkapkan, surat edaran tersebut sudah dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kepala Polisi RI (Kapolri), Panglima TNI, dan Kepala BIN.
Inti dari surat edaran itu, jelas Tedjo, agar dilakukan pengawasan dan peningkatan pengamanan serta penjagaan terhadap tempat-tempat ibadah, fasilitas publik, dan objek-objek vital milik negara.
''Untuk segera mengantisipasi situasi ini dan memberikan perhatian dan pengawasan yang ketat terhadap tempat-tempat ibadah, tempat umum, maupun objek vital agar untuk bisa dijaga dengan baik,'' ujarnya usai bertemu dengan perwakilan Badan Koordinasi Mubaligh se-Indonesia di Kantor Kemenkopolhukam, Selasa (21/7).
Lebih lanjut, ia menjelaskan Presiden Joko Widodo pun sudah menginstruksikan dengan jelas agar kejadian di Tolikara, Papua, tidak berkembang lagi. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo pun meminta agar situasi memanas tersebut tidak meluas dan berkembang ke daerah-daerah lain.
Sementara terkait kondisi terkini di Tolikara, Tedjo mengungkapkan, saat ini Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, tengah melakukan peninjauan ke lokasi kerusuhan tersebut. Tedjo mengaku terus mendapatkan laporan dari Mendagri terkait kondisi terakhir di sana.
Selain itu, pada saat ini, sudah dilakukan pertemuan antar kelompok-kelompok yang dianggap bertikai di sana. Tidak hanya itu, peletakan batu pertama renovasi masjid 'Baitul Mutaqin', yang hangus terbakar, juga sudah dilakukan oleh aparat setempat.
Pun dengan kerja bakti yang dilakukan bersama-sama masyarakat dan aparat setempat untuk membersihkan puing-puing bekas kerusuhan, yang sempat menghanguskan puluhan kios.
''Mudah-mudahan ini semua bisa meredam situasi yang ada,'' katanya.
Mengenai adanya dugaan keterlibatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau intervensi asing dalam insiden di Tolikara tersebut, Tedjo enggan mengomentari lebih jauh. Menurutnya, berdasarkan salah satu dari tujuh poin kesimpulan dari Rapat Koordinasi di jajaran Kemenkopolhukam, Sabtu (18/7) silam, Polisi akan melakukan investigasi secara menyeluruh terkait insiden tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.
Investigasi ini, ujar Tedjo, masih dan terus dilakukan. Untuk itu, publik pun diminta untuk sabar menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan Polisi dan tidak langsung mengambil kesimpulan sendiri, termasuk adanya keterlibatan OPM dan intervensi asing.
''Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nanti dari Kepolisian yang akan menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikan di sana,'' jelas mantan Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL) itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika