REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) hampir sudah menyelesaikan tahap pendaftaran calon. Sebanyak 705 calon kepala daerah mendaftar untuk mengikuti gelaran pesta demokrasi serentak pada 9 Desember 2015 nanti. Potensi konflik di beberapa daerah dinilai masih sangat tinggi dalam pelaksanaan pilkada nanti.
Ketua Departemen Riset PARA Syndicate, Toto Sugiarto mengatakan, dalam kajian yang pernah dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ditemukan 5 hingga 10 persen adanya konflik di pilkada periode 2005 hingga 2008. Hal ini, menurutnya sangat mungkin terulang di pilkada serentak pertama kali ini.
“Diprediksi, 10 persen dari daerah yang melaksanakan pilkada serentak nanti terjadi konflik dalam 1 hari di 9 Desember,” kata Toto dalam diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakarta, Rabu (29/7).
Jika hal ini terbukti, maka 26 sampai 27 daerah yang akan melaksanakan pilkada berpotensi tinggi untuk terjadi konflik horisontal. Ini harus segera diantisipasi, bukan hanya soal untuk mengawal suksesnya pilkada, namun juga untuk sukses dan amannya masyarakat Indonesia.
Aparat harus bisa memprediksi daerah mana yang paling rawan terjadi konflik. Polisi harus menempatkan aparatnya sehingga cukup untuk meredam potensi konflik yang mungkin terjadi. Menurut Toto konflik di pilkada kemungkinan terjadi karena ketidakpuasan dari peserta pilkada serentak.
Misalnya, ketidakpuasan karena pasangan calon tidak lolos verifikasi KPU, kekalahan di pilkada hingga ketidakpuasan soal penghitungan suara. Konflik mudah terjadi jika calon yang kalah mengerahkan massa pendukungnya. Ini akan berdampak buruk bagi keamanan masyarakat.
Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute, Romo Benny Susetyo mengatakan kerawanan konflik dalam berdemokrasi di Indonesia masih mengancam. Pertanyaan dasar sebagai pondasi demokrasi yaitu kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi dengan baik. Sebab itulah, daerah yang paling rawan terjadi konflik di pesta demokrasi adalah daerah yang menjadi sumber-sumber ekonomi masyarakat.
“Yang paling rawan daerah yang memiliki sumber daya alam besar, seperti di Papua, atau wilayah perkebunan seperti Sumatra di Lampung,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika