REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sleman membentuk tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan bupati (Pilbup). Tim ini terdiri dari 14 orang anggota, dan telah disahkan belum lama ini.

Menurut Kepala Bidang Penindakan dan Pelanggaran, Panwaslu Sleman, Sutoto Djatmiko anggota Gakumdu merupakan gabungan dari aparat penegak hukum. Antara lain, Panwas sendiri, Polres, dan Kejaksaan Sleman. “Dari Polres ada Kasatreskrim yang ikut bergabung. Dari Kejaksaan ada Kasidikrim,” tuturnya pada Republika, Ahad (2/8).

Pembentukan Gakumdu cukup penting untuk dilakukan. Mengingat tingkat kerawanan Pilbup di Sleman cukup tinggi. Karena selain jumlah pemilih yang banyak, dua bakal calon di Sleman merupakan petahana. Antara lain, Sri Purnomno sebagai Bupati dan Yuni Satia Rahayu sebagai Wakil Bupati.

Sebagai calon incumbent, keduanya rentan untuk menggunakan fasilitas negara dalam Pilbup. Bahkan bukan hal yang tidak mungkin jika masing-masing calon menggerakkan suara PNS dalam pemilihan mendatang. Hal ini pun diakui oleh Sutoto.

Maka itu, Panwaslu Sleman berupaya mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan surat peringatan bagi kedua calon. “Kami sudah mengirimkan surat pada masing-masing calon agar tidak melakukan mobilitas terhadapat fasilitas negara untuk mengumpulkan suara,” kata Sutoto.

Bahkan pihaknya pun sudah memberikan surat peringatan bagi para Pegawai Negeri Sipil PNS agar tidak terlibat dalam Pilbup. Hingga kini Panwaslu terus melakukan sosialisasi pelaksaaan Pilbup pada Parpol, masyarakat, dan relawan bagi dua pasangan calon. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran saat prosesnya nanti.

Adapun kerawanan terkait jumlah pemilih terjadi di daerah padat penduduk. Seperti di Kecamatan Depok. Karena jumlah masyarakat di sana cukup banyak, panitia pelaksanan Pilbup harus selektif dalam memberikan hak suara. Sebab hanya warga Sleman saja yang bisa memberikan suaranya pada Pilbup akhir tahun mendatang.