REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Batas waktu pemerintah untuk memenuhi janjinya menyediakan listrik di 47 titik perbatasan pada hari kemerdekaan semakin dekat.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengungkapkan, sepekan menjelang perayaan HUT RI ke-70 mendatang, 43 titik perbatasan sudah siap dengan instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Sisanya, 4 titik perbatasan yang terletak di Kalimantan dan Papua, Jarman berjanji akan menyelesaikannya dalam kurun waktu beberapa hari ke depan. Program listrik perbatasan ini sendiri disebut akan menerangi 34.178 pelanggan di 47 titik perbatasan.
"47 titik akan diresmikan Menko Maritim dan Menteri ESDM, 20 Agustus di Saumlaki, Pulau di Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara Barat," ujar Jarman, Ahad (9/8).
Kendala yang dialami, lanjut Jarman, adalah sulitnya akses transportasi untuk mengantarkan peralatan dan suku cadang dalam membangun PLTD. Di Kalimantan misalnya, Jarman mengaku musim kemarau saat ini membuat sungai mengering.
Akibatnya, sarana transportasi utama untuk menuju perbatasan terhambat. Selain itu Jarman juga mengatakan, kendala yang sama juga dialami di Papua di mana jalanan rusak parah dan menahan pembangunan PLTD.
"Solusinya, kita akan coba angkut dengan heli. Papua problemnya memang jalan sulit dan jembatan rusak. Kami pastikan janji pemerintah melistriki 47 daerah tercapai," ujar Jarman.
Jarman melanjutkan, PLTD yang terbangun nantinya akan dioperasikan oleh PLN. Meskipun saat ini energi primer masih menggunakan bahan bakar diesel, katanya, pemerintah akan menggantinya dengan energi baru terbarukan secara bertahap. Jarman menyebut pemerintah mengusulkan anggaran untuk energi baru terbarukan sebesar Rp 10 triliun.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mewanti-wanti pemerintah agar tidak menjadikan program ini proyek yang instan semata. Widya berharap, ke depan penggunaan PLTD bisa diganti dengan pembangkit listrik energi baru terbarukan.
Dia menyebut, penggunaan bahan bakar solar untuk diesel akan memakan biaya besar. Dengan sasaran pelanggan adalah masyarakat perbatasan, lanjutnya, tidak sepatutnya masyakarat harus menanggung beban listrik yang mahal.
"Bukan hal yang tidak mungkin perbatasan Papua dan Papua Nugini bisa dilistriki dengan hydro. Jangan sampai kita ke depan masih akan tergantung pada diesel," katanya.
Pengamat Energi Fabby Tumiwa juga mengalamatkan peringatan kepada pemerintah. Fabby berharap agar proyek listrik di 47 titik perbatasan ini menjadi pencitraan semata. Selain itu, Fabby juga mendesak pemerintah untuk memastikan kualitas dari PLTD yang dibangun, di samping juga kepastian perawatan yang berkelanjutan.
"Saya agak khawatir dengan kualitas. Kedua, keandalan pengoperasian. Bagus diserahkan PLN. Karena biasanya kalau diserahkan asyarakat ga jalan. Jangan diresmikan tapi tiga hari kemudian padam. Agar masyarakat tidak merasa dimanfaatkan untuk pencitraan," ujarnya.
Fabby meminta pemerintah juga memikirkan penggunaan energi baru terbarukan ke depan. Dia juga meminta masyarakat agar mengawal apakah proyek listrik pemerintah bisa berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika