REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat, Dede Yusuf mengatakan partainya mengusulkan agar pajak berjangka bagi perusahaan dikurangi. Hal tersebut untuk mengurangi jumlah pekerja yang terkena PHK di saat ekonomi Indonesia melemah.

Dede mengatakan ada dua usulan dari Demokrat untuk pemerintah agar bisa mengurangi jumlah PHK. Pertama kata dia, pemerintah bisa mengurangi beban biaya perusahaan dengan menurunkan pajak  dengan jangka waktu yang ditentukan. Sehingga perusahaan bisa mengalihkan pengeluaran pajak tersebut untuk biaya pekerja.

"Jadi tak perlu PHK. Karena selama ini mereka mem-PHK pekerja karena beban perusahaan yang banyak. Jadi kalau bebannya dikurangi, artinya akan ada pengalihan beban untuk biaya pekerja," kata Dede kepada Republika, Sabtu (29/8).

Opsi kedua kata Dede, pemerintah di pusat dan daerah harus lebih aktif berkomunikasi dengan investor atau perusahaan-perusahaan. Mereka harus digandeng oleh pemerintah. Sehingga perusahaan tidak lagi membuat kebijakan PHK tanpa pertimbangan pemerintah.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR ini juga mengkhawatirkan tingginya gelombang PHK bisa menyebabkan kurangnya daya beli masyarakat. Sehingga efek domino pun bisa terjadi.

"Kalau daya beli masyarakat kurang. Maka barang akan susah didapat karena gak ada transaksi. Ini akan menyebabkan lonjakan di komoditas lain," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika