REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Komisioner Kepolisian Federal Australia (AFP), Andrew Colvin memastikan ada sekitar 10 orang remaja usia sekolah yang terlibat dalam program di komunitas yang bertujuan menghentikan keinginan mereka pergi keluar negeri bergabung dengan kelompok ekstrem.
Komisioner Colvin kepada ABC mengatakan Badan Keamanan mengakui mengatasi radikalisasi terutama dikalangan anak-anak muda di masyarakat sangat sulit dilakukan.
Ia juga mengatakan hingga kini pihaknya tidak dapat memastikan berapa jumlah pasti anak-anak remaja yang sudah berhasil dicegah berangkat ke luar negeri untuk bergabung bersama ISIS di Irak. Program deradikaliasasi semacam ini merupakan gabungan antara kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan penindakan langsung dari kepolisian.
"Kami anggap saat ini sedikitnya baru 10 orang anak yang berhasil diikutsertakan dalam program deradikalisasi ini yang dilaksanakan bersama dengan komunitas. Kita bekerjasama menasehati mereka kalau pergi berjuang ke luar negeri dengan kelompok ekstrem bukan pilihan yang baik untuk dilakukan,”
Komisioner Colvin mengatakan sebagai orang tua dan polisi dirinya sangat prihati melihat kemampuan anak-anak muda ini melakukan pilihannya tersebut.
"Anak-anak yang masih usia sekolah ini telah membuat pilihan yang keliru, mereka tidak memiliki pengalaman dan tidak memiliki bekal apa-apa dan mereka tidak mendapatkan informasi yang tepat,”
Oleh karena itulah AFP langsung merangkul masyarakat untuk mengatasinya.
"Saat ini kami melihat ada kesadaran yang lebih baik mengenai radikalisasi, tapi kami melihat ada ancaman radikalisasi dalam wujud lain yakni di media sosial, media online dan ini sangat sulit untuk diatasi melalui tindakan penegakan hukum agar kita dapat mencegah dan menghentikan dampak serta jangkauan mereka utamanya pada mereka yang rentan di masyarakat,”
"Kami prihatin mengenai anak-anak muda di masyarakat kita yang tampaknya rentan pada pesan yang disebarkan ISIS dan juga Timur Tengah,”
Sementara itu, Komisioner Colvin juga tidak yakin operasi pasukan perbatasan yang kontroversial pekan lalu untuk melakukan pemeriksaan acak di masyarakat yang langsung dibatalkan begitu diumumkan merupakan langkah yang melampaui batas keamanan.
Namun dia tidak menepis anggapan operasi itu telah memicu protes keras dan adanya kekhawatiran kalau ini merupakan respon yang berlebihan.
Meski demikian menurutnya respon masyarakat luas terbukti penting, oleh karena itu lembaga keamanan harus menjalin kerjasama yang erat dam menjelaskan apa yang kita lakukan di masyarakat.
"Pada akhirnya keamanan masyarakat merupakan prioritas utama bagi semua lembaga keamanan di negara ini,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika