REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru bergabung dengan pemerintah akan turut dalam berbagai kebijakan yang digagas pemerintah. Namun, kehadiran PAM dianggap belum menjamin kestabilan pemerintah.

"PAN bergabung dengan pemerintahan belum tentu menjamin kestabilan pemerintahan," kata Pengamat Politik Jayabaya, Lely Arianie saat dihubungi ROL, Kamis (3/9).

Meski demikian, kata Lely, bergabungnya PAN paling tidak bertambah dukungan politik terhadap pemerintah bertambah. Artinya, PAN turut dalam hal pemikiran politik untuk diarahkan pada berbagai kebijakan yang digagas pemerintah. Itu pun jika PAN memang bisa memberikan kontribusi.

Lely yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan PAN di Bengkulu tahun 1998 itu mengatakan, tradisi PAN yang terbiasa berkoalisi dengan pemerintah menjadi ruh dalam jalan politiknya. Itu dalam rangka membangun bangsa dan negara.

Karena itu, PAN sebenarnya berbeda dengan problem yang dihadapi partai lainnya, seperti Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PDIP yang mengkultuskan individu. Jalan politik PAN agak mirip dengan Partai Golkar. "Saya yakin. Seperti Golkar pada akhir nanti-nya akan memilih jalan yang sama," ujarnya.

Lely berpendapat, alasan politik PAN yang diuraikan pendiri Amin Rais belum membuktikan sikap apa pun. Sejatinya, PAN ingin berpihak kepada keutuhan negara dan bangsa. Itu karena tanpa berkoalisi PAN juga dapat membantu pemerintah mencari jalan keluar permasalahan Indonesia.

Hanya saja, sebagian kecil atau sebagian besar anggota PAN bisa risih atas sumbangsih pikiran dan tindakan politik jika menjadi pelengkap penderita dalam negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika