REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil mengaku heran dengan kabar akan dicopotnya Komjen Budi Waseso dari jabatan sebagai Kabareskrim Polri.
Sebab menurutnya menilai kinerja Budi Waseso sebagai Kabareskrim Polri lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dalam menanggani kasus korupsi.
"Seharusnya memang Kabareskrim harus diapresiasi, dia sudah mencoba mengembalikan kepercayaan publik terhadap polisi," ujarnya, di komplek parlemen, Kamis (3/9).
Natsir pun menilai pencopotan Budi Waseso bukan karena kinerjanya buruk, namun lebih kepada kepentingan kelompok bahkan Parpol. "Bahwa memang ini ada pertentangan, persaingan, antara kelompok ini kelompok itu, partai ini partai itu," jelasnya.
Seperti diketahui Kabareskrim memang telah mengusut beberapa kasus korupsi yang terbilang besar. Sebut saja kasus dugaan korupsi dalam penjualan kondensat bagian negara oleh BP Migas, yang diduga menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 2 triliun.
Selain itu, yang kini tengah disorot adalah pengusutan perkara dugaan korupsi yang terjadi di internal PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), yang nilai proyeknya mencapai ratusan miliar.
Berbeda dengan pihak Kejaksaan, dimana saat ini tengah mengusut kasus penjualan hak tagih (cessie) BPPN. Jika dilihat dari nilai uangnya, kasus cessie BPPN yang ditangani Kejagung, sangat jauh berbeda dengan perkara yang ditangani Bareskrim, yang hanya mencapai Rp 32 miliar.
Terlebih dalam mengusut kasus BPPN itu, Kejagung dinilai telah salah melakukan penggeledahan. Bahkan, Kejagung dinilai telah tebang pilih. Sebab dalam kasus cessie BPPN, Kejagung hanya berani menyeret satu perusahaan yakni Victoria Securities International Indonesia.