REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Dewan Reformasi Nasional (NRC) yang ditunjuk militer Thailand menolak rancangan konstitusi baru dalam pemungutan suara pada Ahad (6/9).Sebelumnya, rancangan diharap menjadi alat untuk mengembalikan demokrasi pasca kudeta tahun lalu.
Rancangan diharapkan membawa Thailand pada akhir dari konflik politik. Namun draft berbenturan dengan oposisi dari hampir semua pihak politik. Butuh 124 suara agar rancangan bisa lolos dan diajukan dalam referendum pada Januari.
Namun rancangan mendapat penolakan dari 135 anggota NRC. Sebanyak 105 orang menerima dan tujuh tidak hadir. Hasil tersebut membuat pemilihan umum tetap digelar April 2017 sesuai rancangan waktu junta.
Hampir semua partai mengkritisi rancangan tersebut. Partai oposisi utama Thailand, Puea Thai Party telah menyatakan ketidaksetujuan terkait draft konstitusi pada Jumat. Menurutnya, rancangan tidak menunjukan kedaulatan rakyat Thailand.
Partai Puea Thai Party yang juga ikut terguling dalam kudeta adalah salah satu diantara partai-partai yang mendesak NRC menolak rancangan. "Konstitusi tersebut akan memicu lebih banyak konflik dan mengizinkan rezim diktator terus menekan rakyat," kata mereka dalam pernyataan.
Kontributor Aljazirah, Wayne Hay mengatakan menulis ulang rancangan akan memakan waktu enam bulan lagi. "Masyarakat mengatakan ini hanya alasan untuk membuat pemerintah berkuasa lebih lama," kata Hay. Anggota NRC ditunjuk oleh aturan militer.
Rancangan konstitusi menerima antrian kritik baik dari akademisi dan media. Rancangan konstitusi disebut-sebut sebagai cetak baru yang akan melemahkan parlemen dan pemerintahan terpilih. Rancangan juga berisi mekanisme yang memberi militer peluang untuk intervensi.
Sebuah bab baru yang akan dibuat dibawah pemerintahan militer tampaknya akan mencegah kembalinya mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang dikudeta pada 2006. Ia dituduh melakukan tindak korupsi dan tidak menghormati raja.
Ia digantikan oleh adiknya, Yingluck Shinawatra yang juga diturunkan oleh aturan junta. Pemerintah saat ini bergerak menggunakan aturan sementara di bawah kekuasaan militer. Pemerintah militer telah meminta penulis rancangan dan 247 anggota NRC untuk membuat rancangan konstitusi baru.
Saat ini pemerintah memiliki waktu satu bulan untuk membentuk komite pembuat rancangan konstitusi baru dalam 180 hari. Rancangan ini akan maju dalam referendum sekitar tiga bulan kemudian.
Inti dari pertentangan terhadap rancangan adalah penambahan bagian pembentukan National Committe on Reform and Reconciliation Strategy. Komite ini akan didominasi oleh militer dan memiliki kekuatan eksekutif juga legislatif pada situasi krisis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika