REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengusulkan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kepada Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai IPDN masih diperlukan.

"Ya IPDN ini kan kita tetap perlu pendidikan birokrasi untuk pamong praja. Sekolah apa nanti kalau tidak ada sekolah pamongnya," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/9).

Pendidikan IPDN, kata dia, sangat penting untuk mencetak para birokrat seperti lurah dan camat. "Sama dengan insinyur ada pendidikan insinyur, ada pendidikan dokter. Ini kepemimpinan pamong praja itu kemendagri harus ada sekolahnya," tambah JK .

Terkait kasus kekerasan yang sering terjadi di lingkungan IPDN, Kalla mengatakan seharusnya unsur kekerasan tersebut yang dihilangkan, bukan institusinya. "Itu bukan IPDN nya dibubarin, ya kekerasannya yang harus dihilangkan," kata mantan ketua umum Partai Golkar tersebut.

Seperti diketahui, Ahok telah mengusulkan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kepada Presiden Jokowi.

"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja, Pak.' 'Untuk apa ada sekolah IPDN?' saya bilang. Kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana, itu hanya pembekalan korps," kata Ahok.  

Diamengatakan, untuk mencetak PNS yang baik, IPDN tak perlu mendidik keras seperti dalam militer. Menurut dia, baik perusahaan swasta maupun TNI/Polri pun mampu menyediakan PNS yang baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika