REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari FPKS Nasir Djamil meminta agar Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) bekerja lebih transparan.

Hal ini perlu dilakukan karena anggaran KPK lebih besar dibandingkan anggaran penegak hukum lainnya kepolisian dan kejaksaan.

"Kinerja penyidik KPK yang kerap dipertanyakan dalam beberapa kasus belakangan ini menjadi pertanyaan publik. Ini terkait mekanisme rekruitmen dan standard operational prosedure (SOP) apa yang digunakan pegawai KPK selama ini," katanya, Rabu (16/9).

Ia menjelaskan, upaya transparasi perlu dilakukan sebagai pelaksanaan dari asas keterbukaan KPK dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Makanya diperlukan audit kinerja KPK untuk membuka ruang kritik dan masukan terhadap komisi anti rasuah tersebut.

"Audit itu penting untuk memastikan sejauh mana tingkat ketaatan KPK terhadap SOP mereka dan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku," ujarnya.

Adanya audit, kata Nasir, pegawai KPK tidak lagi bekerja pada ruang gelap dan membuat sistem pemberantasan korupsi menjadi terang benderan.

"Diharapkan tidak ada lagi ruang gelap di tubuh KPK, dan tidak ada lagi isu yang disebarkan mantan pegawai KPK terkait sisi internal KPK," jelasnya.

Hasil audit ini digunakan anggota Komisi III saat melakukan uji kelaikan terhadap calon pimpinan KPK yang akan dilakukan bulan depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika