REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para perkerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja JICT ini melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Direktur Utama (Dirut) Pelindo II RJ Lino terkait perpanjangan konsesi JICT ke Hutchison Port Holdings.
"Perpanjangan konsesi JICT kepada Hutchison selama 20 tahun (2019-2039) oleh Pelindo II terjadi pelanggaran hukum dan juga prosesnya yang tidak transparan," kata Ketua Serikat Pekerja JICT Nova Sofyan Hakim di gedung KPK, Selasa (22/9).
Menurutnya, hak kelola JICT dijual murah oleh Pelindo II di bawah kepemimpinan RJ Lino yakni senilai 215 juta dolar Amerika. Nilai ini bahkan lebih rendah dari pertama privatisasi pada tahun 1999 yakni sebesar 243 juta dolar Amerika. Nilai penjualan tersebut, menurut dia, setara dengan keuntungan JICT hanya dalam waktu dua tahun.
"Jadi ada potensi pendapatan JICT Rp 35 triliun yang hilang saat JICT dijual oleh Lino," ujar dia.
Nova mengatakan, dalam surat Dewan Komisaris Pelindo II tanggal 23 Maret 2015 dinyatakan bahwa harha JICT setara dengan 854 juta dolar AS. Dengan uang penjualan ke Hutchison senilai 215 dolar AS, kata dia, maka sahamnya hanya tinggal 25 persen dan bukan 49 persen seperti yang diusulkan Lino.
Dia mengatakan, wacana penjualan JICT sudah dimulai Lino sejak 27 Juli 2012 melalui surat HK.556/14/2/PI.II-12 kepada CEO Hutchison. Padahal, kontrak berakhir pada tahun 2019. "Seharusnya Lino menjadikan kepentingan nasional menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan strategis," kata Nova.
Nova menambahkan, pernyataan Lino terkait market yang akan dibawa pergi HPH merupakan pembodohan publik. Sebab, volume petikemas ekspor dan impor ditentukan oleh perdagangan internasional antara Indonesia dan negara lain, bukan operator asing.
Aksi ratusan massa ini pun dijaga ketat oleh kepolisian. Sebanyak 229 personil berjaga di depan gedung KPK. Satu mobil water canon juga terlihat di depan gedung lembaga antikorupsi ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika