REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan hingga saat ini penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI masih sangat rendah.

"Salah satu kendalanya yaitu telatnya penyerahan berkas lelang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ)," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (29/9).

Ahok melanjutkan, rendahnya penyerapan anggaran juga disebabkan banyaknya rencana pembelian lahan yang belum terealisasi hingg sekarang.

"Padahal, sebelumnya kami mengharapkan supaya penyerapan anggaran itu bisa dimaksimalkan melalui pembelian lahan untuk pembangunan infrastruktur. Makanya, penyerapan masih rendah," ujarnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu melanjutkan, Pemprov telah mengalokasikan anggaran untuk pembelian lahan hingga mencapai Rp2,5 triliun. Namun anggaran yang terpakai hingga saat ini baru sebesar Rp200 miliar saja.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menuturkan, realisasi belanja saat ini baru mencapai Rp18,5 trilun dari total APBD Rp69,28 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar 44,7 persen, belanja barang dan jasa 27,48 persen serta belanja modal 7,3 persen. Sedangkan untuk belanja tahun lalu, pada periode yang sama mencapai Rp17,7 triliun.

"Meskipun demikian, saya yakin penyerapannya bisa mencapai 70 persen kalau APBD Perubahan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum tanggal 10 Oktober 2015," jelasnya.

Akan tetapi, dia mengungkapkan, apabila APBD Perubahan tersebut disetujui sudah melewati 10 Oktober 2015, maka penyerapan dipastikan akan tetap rendah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika