REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Jumlah ukuran panjang jalan di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkurang. Hal ini, terjadi karena akuisisi pemerintah pusat.
Menurut Kepala Dinas Bina Marga Jabar M Guntoro, ada ruas milik provinsi yang telah mantap diambil alih kewenangannya oleh pemerintah pusat.
Sebelumnya, hasil hitungan Bina Marga jumlah panjang jalan milik Jabar pada 2014 sekitar 2.119 kilometer. Sekarang tinggal 1.979 kilometer. "Jadi, tahun ini banyak berkurang," ujar Guntoro, Jumat (2/9).
Pengurangan panjang jalan ini, menurut Guntoro, tengah dibahas antara Pemprov dengan Kementerian PU Pera. Guntoro memastikan jumlah jalan yang berkurang harus diganti dengan cara mengakuisi jalan kabupaten/kota sebagai jalan strategis provinsi. "Di Sumedang Parakan Muncang, Indramayu ada Patrol, Cihaurgeulis kita akan tarik ke provinsi," katanya.
Salah satu yang akan dieksekusi juga jalur Cikadu, Cianjur sampai Sindangbarang, Garut sepanjang 34 kilometer pada 2016 mendatang. Dengan biaya sekitar Rp22,5 miliar jalan milik dua kabupaten itu akan dibeton.
"Rencana akan diambil alih statusnya oleh provinsi,itu anggaranya sudah masuk," katanya.
Tahun depan, menurut Guntoro, pusat akan mengakuisi jalan provinsi di wilayah Cianjur-Garut-Kabupaten Bandung sepanjang 90 kilometer yang sudah dibangun terlebih dahulu oleh pihaknya. Pengambilalihan jalan kabupaten/kota sendiri, mudah dilakukan karena setiap tahun ajuan dari daerah masuk.
"Kami fokus mengganti kekurangan yang 2.100 kilometer saja, Hilang 200 ya diambil 200 supaya kondisi kita perhatikan, jangan diambil jalan hancur dan kemantapan terganggu," katanya.
Plt Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pengambil alihan ruas jalan kabupaten/kota akan difokuskan pada jalur yang bisa menopang ekonomi masyarakat setempat. Kebutuhan akses agar hasil pertanian cepat disalurkan maka pihaknya memilih jalur Cikadu-Sindangbarang untuk diakselerasi.
Menurut Iwa, di daerah tersebut ada aset Pemprov seluas 2.100 hektar yang akan dikelola oleh BPPT Cikadu bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) membina masyarakat petani setempat. "Luasannya 2.100 hektar. Itu cocok untuk agrobisnis, selama ini masyarakat petani kemampuannya otodidak," katanya.
