REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fachrul Razi mengungkapkan, Komite I DPD akan segera membahas masalah bentrok antar warga yang terjadi di Desa Dangguran, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Nangroe Aceh Darusallam. DPD juga rencananya akan mengundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kepolisian.

Menurut Senator asal Aceh ini, pertemuan itu dilakukan untuk mendengar penjelasan secara komprehensif dari berbagai mitra kerja tersebut mengenai bentrokan tersebut. Mereka juga akan mencari langkah strategis guna mencari solusi terkait bentrokan yang menewaskan satu orang.

''Dari Kemendagri, khususnya dari Bidang Kesbangpol, kami ingin tahu bagaimana penanganan yang sudah dilakukan. Kemudian juga dengan BIN dan Kepolisian, kami ingin tahu, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan,'' ujar Fachrul kepada Republika.co.id, Rabu (14/10).

Menurut dia, DPD juga harus terlibat dalam upaya mempercepat proses rekonsiliasi sosial di sekitar lokasi bentrokan antar warga. ''Hal ini menjadi penting, supaya tidak meluas dan tidak terjadi lagi di daerah-daerah lain,'' kata Senator yang lahir di Langsa, Aceh, tersebut.

Lebih lanjut, Fachrul menjelaskan, pemerintah harus bisa bergerak cepat dan proaktif dalam menyelesaikan masalah-masalah di lapangan. ''Mungkin di sana diberikan bantuan secara cepat. Korban-korban fisik, yang terbakar dan sebagainya, bisa segera diganti rugi. Korban kekerasan dan korban tewas mungkin bisa dilakukan pendekatan secara budaya,'' ujar Fachrul.

Selain itu, Fachrul berharap, pemerintah pusat bisa melakukan pendekatan ekonomi terhadap masyarakat Aceh Singkil. Pendekatan ini dapat dilakukan untuk mengantisipasi adanya upaya provokasi yang dilakukan pihak tertentu terhadap warga di Aceh Singkil. ''Itu kan mudah sekali disulut dan diprovokasi dengan isu-isu agama. Karena kondisi ekonomi sangat memudahkan mereka terprovokasi,'' tutur Fachrul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika