REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat mendorong KPK memeriksa Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh. Menurut juru bicara Demokrat, Kastorius Sinaga, pemeriksaan Surya Paloh penting setelah Sekjen Nasdem, Patrice Rio Capella ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Kastorius, pemeriksaan Paloh juga demo hukum untuk mengusut aktor utama kasus ini hingga ke akar-akarnya. Bila KPK hanya berhenti di Rio, kata dia, publik akan menilai KPK tebang pilih dan tidak berani mengusut kasus ini hingga ke level lebih tinggi.
"Apalagi dalam berbagai kesaksian nama Surya Paloh disebut turut dalam berbagai pertemuan untuk mengurus perkara yang menimpa Gubernur Sumut nonaktif, Gatot tersebut," ujar dia, Kamis (15/10) kepada republika.co.id lewat pesan singkat.
Kasus ini menurutnya menjadi momentum bagi KPK untuk menunjukkan komitmennya memberantas korupsi, tanpa memandang figur atau posisi yang terlibat. Ketua DPP Demokrat itu menyebut publik pun sudah mengetahui Surya Paloh merupakan figur ketum partai yang saat ini berkuasa dan punya pengaruh terhadap hukum dan politik di Indonesia, sehubungan dengan kadernya yang menjabat di kementerian dan Jaksa agung.
"KPK harus mengembangkan kasus ini hingga ke Surya Paloh agar hukum di mata masyarakat tidak hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas," sebut dia.
Penetapan tersangka atas Rio, kata Kastorius berpendapat, membuktikan parpol berikut jejaring politiknya masih arena rawan praktik korupsi. Hanya hukumlah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk membersihkan praktik kotor tersebut, kata dia.
"Karenanya KPK harus berani utk mengusut tuntas aktor politik termasuk Surya Paloh selaku Ketua Nasdem. Di kasus ini dipertaruhkan apakah hukum tunduk pada politik atau tidak," ujarnya.
"Lewat kasus ini," kata dia melanjutkan, "masyarakat sangat menunggu rasa keadilan dan harapan yang tinggi akan tegaknya hukum di negara ini."
Apalagi saat ini menurut Kastorius ada upaya-upaya politik yang ingin menghancurkan KPK lewat revisi UU KPK. "Dengan kasus ini KPK harus membuktikan bahwa pemberantasan korupsi masih relevan bagi kepentingan bangsa," kata dia mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika