REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Sofyan Djalil bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman resminya di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada Senin (19/10) pagi. Dalam pertemuan tersebut, Sofyan membenarkan, telah mendengar adanya isu perombakan kabinet.

Kendati demikian, ia menyatakan, perombakan kabinet jilid II merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.

"Belum tahu, saya dengar memang, tapi saya belum tahu sama sekali. Itu hak prerogatif Presiden. Tidak tahu, tanya sama Presiden. Itu hak prerogatif Presiden," kata Sofyan di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, Senin (19/10).

Kendati demikian, ia enggan menjelaskan terkait isu reshuffle tersebut. Dalam pertemuannya dengan Wapres Jusuf Kalla, Sofyan menyebut, hanya membahas langkah-langkah untuk memperkuat Bappenas.

"Bicara masalah bagaimana memperbaiki dan memperkuat Bappenas, supaya Bappenas bisa mengontrol supaya efektif perencanaan yang berkualitas," jelas dia.

Ia menjelaskan, perencanaan efektif yang dimaksud merupakan koordinasi perencanaan antarkementerian serta perencanaan di daerah dan pusat.

Seperti diketahui, wacana dilakukannya perombakan kabinet jilid II ini muncul setelah Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan dukungannya kepada pemerintah. PAN juga menyatakan telah mempersiapkan kadernya masuk dalam kursi pemerintahan.

Sebelumnya PAN juga menyatakan telah menyiapkan nama kader yang akan diusung untuk menjadi Jaksa Agung, mengantikan M. Prasetyo. Hal tersebut karena kinerja Jaksa Agung mendapat sorotan, khususnya terkait kasus dugaan korupsi Bansos Pemprov Sumut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika