REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Antropolog budaya dari Universitas Katolik Widya Mandira (Uniwira) Kupang Pater Gregor Neonbasu SVD, mengatakan pemerintah perlu menjelaskan alasan hakiki yang mendorong lahirnya konsep bela negara agar tidak menimbulkan multi tafsir dalam masyarakat.
"Masyarakat Indonesia perlu mengetahui secara jelas alasan pemerintah menggagaskan konsep bela negara tersebut, agar tidak menjadi bahan perdebatan dalam masyarakat," katanya kepada Antara di Kupang, Rabu (21/10).
Neonbasu yang juga rohaniawan Katolik mengemukakan pandangannya tersebut terkait konsep bela negara yang digagas Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang ditargetkan sudah bisa dilaksanakan pada 2016. Ia mengatakan pemerintah juga perlu menjelaskan tahapan-tahapan terkait konsep bela negara tersebut, karena menyasar generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
"Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa negara kita sedang dalam keadaan bahaya, sehingga perlu dipersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan keamanan negara," ujarnya.
Neonbasu mengatakan sangat sependapat dengan konsep bela negara tersebut, namun harus dikemas dalam bentuk Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) seperti yang diberlakukan pada era Orde Baru masa pemerintahan Presiden Soeharto.
"Konsep bela negara, bisa diterapkan pemerintah dalam bentuk seperti itu untuk membangkitkan rasa nasionalisme warga negara lewat penghayatan dan pengamalan terhadap Pancasila sebagai dasar negara," ujarnya.
Ia berpendapat konsep bela negara tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk penggemblengan fisik, tetapi melalui pembinaan mental lewat penataran P4 kepada para peserta didik.
"Saya kurang sependapat dengan pandangan sejumlah pengamat yang menyebut konsep bela negara tersebut untuk meningkatkan rasa nasionalisme generasi muda terhadap bangsa dan negaranya sendiri."
"Rasanya terlalu cepat jika kita menyimpulkan demikian (meningkatkan rasa nasionalisme). Saat ini, kita lebih pada proses untuk memperbaiki manajemen kebijakan dari pemerintah sendiri yang belum berpihak kepada rakyat secara merata," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika