REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah Hadi Prabowo mengakui kondisi kabut asap di provinsi yang dipimpinnya sudah terlalu kritis. Kabut asap dinilai di luar kewajaran sehingga perlu dilakukan berbagai terobosan untuk mengatasinya.

Sekarang ini, sebutnya, perlu disusun strategi memadukan gerakan Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota dengan unsur organisasi maupun lembaga kemasyarakatan dalam menghilangkan kabut asap.

"Rapat ini kita akan mensinkronkan strategi menangani kesehatan maupun pendidikan yang terganggu selama kabut asap akibat terjadinya kebakaran lahan dan hutan,"  kata Hadi usai memimpin rapat evaluasi penanggulangan kebakaran lahan dan hutan Kalteng 2015 di Palangka Raya, Rabu (21/10)

Hadi juga Deputi di Kementerian Dalam Negeri ini mengaku bantuan diberikan Pemerintah Pusat kepada Kalteng relatif kecil jika dibandingkan ke Sumatera yang sama-sama mengalami kabut asap pekat. Dia mengatakan bantuan anggaran diberikan Pemerintah Pusat baru sekitar Rp 7 miliar lebih dari Rp 23 miliar yang diusulkan Kalteng, sedangkan berbagai peralatan memadamkan lahan terbakar serta tabung oksigen belum diberikan.

"Jadi memang bantuan Pusat kepada Kalteng belum merata dibandingkan ke Sumatera. Sebenarnya kondisi kabut asap di Kalteng sekarang ini lebih parah dibandingkan di Sumatra," ucapnya.

Mengenai bantuan Negara Singapura maupun Malaysia mengatasi kebakaran lahan dan hutan di Sumatera, menurut Pj Gubernur Kalteng ini, lebih disebabkan kedekatan wilayah serta langsung merasakan dampak dari kabut asap. "Jadi, bantuan negara asing langsung ke Sumatera itu ya karena kedekatan wilayah. Itu yang membuat bantuannya tidak sampai ke Kalteng," kata Hadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika