REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Pemuda Pancasila Japto SS mengatakan organisasinya mendukung program bela negara yang akan dilaksanakan Kementerian Pertahanan. Menurutnya, tiap warga negara Indonesia wajib membela negaranya.
"Itu sifat bela negara yang menyatukan para ahli, profesi, membantu presiden di pemerintahan. Menhan itu mengarahkan, kita harus mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab sama pada negara," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (21/10).
Hal itu dikatakan Japto saat menemui Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu di Kantor Kementerian Pertahanan. Japto mengatakan organisasi yang dipimpinnya mendukung program bela negara yang dicanangkan Kemenhan karena setiap warga negara wajib membela negara sesusai profesinya masing-masing.
Menurut dia, semua warga negara harus bersatu dan kompak membantu presiden menjalankan pemerintahan. "Setiap orang itu wajib hukumnya untuk bela negara. Tapi bela negara dianggap seperti wajib militer, persepsi itu yang harus disamakan," ujarnya.
Saat ini, menurut Japto, banyak ormas berbeda persepsi terhadap program bela negara sehingga perbedaan itu harus disamakan oleh seluruh ormas di Tanah Air. Dia berharap Kemenhan bisa menyamakan persepsi itu, baik dalam bentuk silabus dalam sistem pendidikan atau disampaikan melalui sosialisasi.
"Ormas-ormas dan OKP yang terlatih itu persepsinya tidak sama terhadap bela negara ini. Kami harapkan bisa disampaikan (Menhan), entah dalam materi rakernas nanti, atau silabus dalam sistem pendidikan," katanya.
Selain itu dalam kunjungan tersebut, Japto meminta Menhan bersedia mengisi materi dalam Rapat Kerja Naisonal (Rakernas) Pemuda Pancsila yang dilaksanakan dalam waktu dekat. Japto mengatakan, pihaknya berharap Menhan mengisi materi terkait program bela negara yang menjadi program Kemenhan.
"Kami meminta kesediaan beliau untuk mengisi materi-materi di rakernas," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Yorrys Raweyai mengatakan Rakernas organisasi itu akan dilaksanakan pada 13-16 November 2015. Menurut dia, organisasinya tidak hanya beraudiensi dengan Menhan, namun juga Presiden, Kapolri, Panglima TNI, Menko Polhukam dan Mendagri.
"Kami membuat surat untuk audiensi, pertama dengan Menhan yang sudah dilaksanakan tadi. Kemudian nanti dengan Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Mendagri dan Presiden," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika