REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hari ini pemerintah kembali menggelar rapat terbatas evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta penanganan korban asap  di Kantor Presiden. Presiden RI Joko Widodo memimpin langsung rapat terbatas yang dihadiri wakil presiden, menteri koordinator dan para menteri terkait.

Ada beberapa langkah ke depan untuk penanganan gambut, yakni one map policy harus jalan dan jangan ada yang tumpang tindih. "Presiden menginstruksikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak ada izin lagi di lahan gambut. Segera lakukan revitalisasi," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Jumat (23/10).

Bagi lahan yang sudah dibuka harus segera dilakukan review. Sementara itu, untuk ekosistem gambut yang belum dibuka jangan ada lagi yang dibuka. Ekosistem gambut harus kembali ditata.

Sementara itu, untuk penanganan jangka pendek para menteri yang menangani diharap terjun langsung ke lapangan. Proses evakuasi yang sudah disiapkan agar segera dilaksanakan. "Evakuasi tidak perlu, ke luar kota atau daerah tapi bisa di daerah tersebut," kata dia.

Evakuasi dapat dilakukan di kantor bupati, wali kota atau kantor pemda untuk melayani bayi, anak-anak dan kelompok rentan. Siapkan ruangan yang tersedia pembersih udara dan asap, pencegah masuknya asap ke ruangan dan layani kesehatan masyarakat. Jika dievakuasi keluar kota atau daerah akan sulit karena masyarakat masih harus bekerja.

Jokowi juga meminta Menteri Kesehatan memobilisasi sarana dan prasarana dengan melibatkan swasta dan masyarakat. Begitu juga, Menteri Pendidikan agar turun langsung menangani anak-anak sekolah. Sudah lama anak-anak sekolah libur karena asap.

Agar UN dapat berjalan baik lakukan penanganan pendidikan dengan baik sehingga murid, guru dan orangtua tenang menghadapi ujian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika