REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdul Muhaimin Iskandar selesai menjalankan pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Muhaimin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan pada Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans. 

Delapan jam jalani pemeriksaan, Muhaimin mengaku ditanya penyidik mengenai berbagai sistem penganggaran di Kemenakertrans. "Mulai dari bagaimana hubungan dengan DPR, bagaimana hubungan saya dengan Pak Jamal," kata Muhaimin di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (28/10). 

Muhaimin juga mengatakan, prosedur kebijakan mengenai pembangunan kawasan transmigrasi itu telah melalui prosedur yang benar. "Saya juga tidak tau apa yang dituduhkan pada Pak Jamal," kata Muhaimin.

Sebelumnya, Jamal atau Jamaluddien Malik merupakan mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Atas perbuatannya, Jamaluddien dijerat Pasal 12 huruf e dan f, Pasal 23 juncto Pasal 421 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Dalam kasus ini, KPK telah melakukan penggeledahan di tiga tempat, yaitu di Kantor Kementerian DPDT yang berlokasi di Kalibata, rumah Jamaluddien di Cinere, Jakarta Selatan, serta di rumah mantan Direktur Perencanaan Teknik Pembangunan Kawasan Transmigrasi Arsyad Nurdin di bilangan Jatibening, Bekasi. Hasil penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan alat treadmill dari tiga tempat tersebut.