REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok SkyKhadafi berpendapat, persetujuan sebagian fraksi di DPR untuk RAPBN 2016 adalah bagian dari rencana merugikan rakyat. Sebab menurutnya isi APBN 2016, itu hanya sampah karena, bukan untuk kebutuhan masyarakat. Terutama untuk kelas menengah ke bawah.
"Isinya sampah. Lebih banyak diperuntukan bagi politik pemerintah, dan investor sebagai modal utama untuk menggerus kekayaan alam," kata Uchok melalui siaran pers pada wartawan, Jumat (30/10).
Hal ini, ujarnya, bisa dilihat dari pemotongan anggaran subsidi bagi rakyat seperti BBM, LPG dan BBN senilai Rp 17,1 triliun menjadi Rp 64,7 triliun dari sebelumnya Rp 81,8 triliun. Kemudian subsidi listrik dari Rp 76,6 triliun diturunkan menjadi Rp 73,1 triliun.
Sedangkan anggaran untuk infrakstur terus naik dari Rp 280 triliun,dan menjadi Rp 302 triliun untuk 2016. Uchok mengkritisi adanya PMN untuk Kementerian BUMN. Menurutnya, dana PMN sekitar Rp 30 triliun itu terlalu fantastis untuk BUMN yang selama ini tidak pernah memberikan inovasi untuk pembangunan Indonesia.
"Mestinya Jokowi peka, mayoritas fraksi di DPR , baik KMP maupun PDIP sendiri menolak PMN, artinya isyarat meminta Rini Soemarno mundur dari Kabinet," katanya.
BUMN, kata dia, hanya berisi calo untuk memainkan anggaran di kementerian, sehingga tidak layak mendapatkan dana sebesar itu d APBN. "Buat apa sebanyak itu untuk kementerian itu. BUMN kita itu tidak bisa diandalkan untuk bantu pemerintah. Mereka tidak punya
teknologi sendiri dan inovasi. Isinya cuma calo. Lihat saja APBN untuk BUMN hanya untuk beli aset kemudian dijual lagi," ujar dia.
Ia meminta pemerintah berhati-hati dengan kementerian pimpinan Rini tersebut. Dana itu, kata dia, harus dikurangi jika tidak ingin timbul persoalan di kemudian hari.
"Dana PMN itu terlalu besar, harusnya Jokowi peka. Ada yang lebih dibutuhkan masyarakat," sebut dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika