REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Myanmar Ahad (8/11) resmi membuka pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) yang pertama dalam 25 tahun setelah dikuasai militer.

Menjelang pemungutan suara, keamanan telah ditingkatkan di seluruh negeri dengan sekitar 40 ribu polisi yang menjaga tempat pemungutan suara (TPS). Sekitar 30 juta orang berhak memberikan suara dalam pemilu Myanmar kali ini.

Namun, penyelenggaraan pemilu Myanmar menyisakan masalah keadilan jajak pendapat karena ratusan ribu orang, termasuk hak suara minoritas Muslim Rohingya ditolak. Lebih dari 6.000 calon dari lebih dari 90 partai berlomba-lomba untuk terpilih menjadi anggota parlemen yang total berjumlah 664 kursi.

Partai Pembangunan Solidaritas Bersatu (USDP), yang didukung oleh militer adalah salah satu kandidat pemilu. Sebanyak 25 persen dari kursi yang disediakan diharapkan berpihak pada USDP. Sedangkan partai oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) berharap mendapatkan suara dalam jumlah besar.

NLD harus mendapatkan 67 persen dari seluruh kursi yang diperebutkan untuk mendapatkan mayoritas suara. Pada Kamis (5/11), ia mengatakan ia akan berada di atas presiden jika partainya menang.  Bahkan, Suu Kyi dengan optimis mengatakan,  dirinya akan menjalankan pemerintahan.

‘’Kita akan memiliki presiden yang akan bekerja sesuai dengan kebijakan NLD,’’ katanya seperti dikutip dari laman BBC, Ahad.

Padahal, Suu Kyi dilarang menjadi presiden karena konstitusi Myanmar yang mendiskualifikasi siapa pun dengan yang memiliki keturunan atau pasangan asing. Presiden Myanmar Thein Sein mengatakan, pemerintah akan menghormati hasil jajak pendapat. Dirinya mengaku akan menerima pemerintahan baru terbentuk yang berdasarkan hasil pemilu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika