REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan setuju Presiden RI ke-2 Soeharto dianugerahi gelar pahlawan.

"Bagus dong Pak Harto jadi pahlawan, kenapa harus ada yang menolak? Memang apa yang salah dari dia?" ujar Luhut di kantornya, Rabu (11/11) malam.

Sebelumnya, Ketua Presidium Kaukus Perempuan Muda NU Susianah Affandy mengatakan, pelanggaran HAM di masa Soeharto memimpin itu dilakukan secara massif. Antara lain pasca G30S/PKI tahun 1965 di mana banyak orang ditahan tanpa melalui pengadilan.

Alasan penolakan masyarakat terhadap usulan segelintir orang terhadap gelar Pahlawan Soeharto juga karena ia dicatat sebagai pemimpin paling korup sedunia. Catatan itu ditulis dalam liputan khusus Global Stolen Asset Recovery Initiative, United Nations tahun 2005 dan juga rilis yang dikeluarkan atas penelitian Transparency International tahun 2004.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, tahun ini pemerintah menganugerahi lima orang  gelar pahlawan nasional baru. Kelima pahlawan nasional baru tersebut antara lain almarhum (alm) Benhard Wilhem Lapian, alm Mas Isman, alm I Gusti Ngurah Made Agung, alm Ki Bagus Hadikusumo, serta alm Komisaris Jenderal Dr. H Moehammad Jasin.

Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden dilakukan melalui Dewan Gelar. Sebelumnya diadakan verifikasi, penelitian dan pengkajian melalui proses seminar, diskusi, serta sarasehan.

Penganugrahan gelar pahlawan nasional bagi mantan Presiden Abdurahman Wahid (Gusdur) dan mantan Presiden Soeharto sudah selesai di Dewan Gelar. Keduanya tinggal menunggu Keppres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika