REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, ada beberapa kerawanan yang sudah disiapkan antisipasinya dengan penebalan dan rencana kontijensi. Terlebih, konflik-konflik kecil semenjak digelarnya debat publik yang sudah terjadi.

Menurut dia, beberapa calon yang dianulir oleh Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan menjadi berpotensi baru konflik. "Ada beberapa calon-calon yang dianulir MA dan PTUN itu timbulkan kerawanan," kata Badrodin di Gedung Eco Park, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11).

Pria 57 tahun tersebut memaparkan, setiap tahapan dalam Pilkada memiliki pola pengamanan yang berbeda. Maka dari itu, dia terus mengingatkan setiap daerah untuk bisa melakukan antisipasi sedini mungkin, sehingga konflik yang terjadi bisa langsung diamankan.

"Polanya berbeda-beda. Saat pemungutan suara konsentrasinya ada yang pengamanan di TPS dan ada yang patroli. Ada juga satuan yang disiapkan untuk menindak kalau terjadi kerusuhan-kerusuhan," ucap pria asal Jember, Jawa Timur tersebut.

Badrodin menambahkan, hingga saat ini, anggaran keamanan Pilkada baru turun sekitar 70 persen. "Totalnya kan sekitar 1,1 triliun. Kita kan ada pada level yang minimun," tambah Badrodin

Ikuti Whatsapp Channel Republika