REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Ali Ramadhan memproyeksikan Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung kondusif.
Dia menyebut kondusivitas tersebut dapat terjadi apabila seluruh pihak berkomitmen menjaga tahapan Pilkada berlangsung baik.
Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Publik LPI di Jakarta pada 30 Agustus 2024 dengan tema “Kondusivitas Pilkada Serentak Dan Arah Baru Demokrasi".
"Yang kami khawatirkan dalam setiap laga elektoral ini, baik cakupan nasional maupun lokal, yaitu gesekan atau konflik sosial antarkelompok masyarakat atau akar rumput. Ya meski di sejumlah daerah, laga elektoral ini berlangsung kompetitif namun kami memproyeksikan pilkada serentak 2024 ini berlangsung kondusif," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (30/8/2024).
Ali mengamati memang ada sejumlah celah rawan dalam penyelenggaraan pilkada ini. Contohnya penggunaan isu SARA, money politik, independensi dan integritas penyelenggara, moral hazard peserta (baik calon maupun partai pengusung).
"Tetapi sejauh ini relatif masih kondusif dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memantau seluruh proses, tahapan dan mekanisme," ujar Ali.
Sementara itu, Direktur Politik Hankam dari BRIN, Muhammad Nurhasim menyoroti praktik oligarki akan meluas ke laga elektoral Pilkada. Apalagi pasca putusan MK pada 20 Agustus 2024 lalu banyak elit dikejutkan oleh keputusan MK itu.
"Lalu berlomba dengan waktu tahapan pilkada yang sempit, para oligarki saling bermanuver dalam proses kandidasi pencalonan kepala daerah. Pertanyaannya, apakah para kandidat yang diputuskan oleh elit partai nasional itu programnya jelas, narasinya rasional dan seterusnya," ujar Nurhasim.
Terkait kondusivitas, Nurhasim memotret tiga kategori, yaitu ketegangan elite, konflik antarcalon dengan penyelenggara yang termobilisasi, dan konflik di internal partai.
"Yang saat ini terjadi adalah ketegangan antar faksi di level elite. Nah, biasanya yang perlu dicermati dan umumnya terjadi, adalah konflik antarcalon dengan penyelenggara yang mempunyai basis dukungan militan dan loyal," ujar Nurhasim.
Oleh karena itu, Nurhasim menegaskan integritas penyelenggara dan akuntabilitas seluruh proses Pilkada berpengaruh terhadap kondusifitas pelaksanaan Pilkada.
"Tetapi kalau melihat gelaran pilkada yang lalu-lalu, masyarakat kita sudah mulai cerdas. Terkecuali ada kekuatan lain yang menginjeksi isu-isu SARA dan kekerabatan. Itu sebabnya, elemen ini harus diawasi bersama," ujar Nurhasim.
Di kesempatan yang sama, Pakar Kebijakan Publik, Asep Kusnanto menambahkan bila ingin memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, maka perbaiki dulu kualitas demokrasi di internal partai politik.
"Kita tidak bisa menyalahkan mereka (oligarki). Sebab, kaum oligark by nature, sudah teramat kuat. Nah, bila ingin memperbaiki kualitas demokrasi, maka partai politik harus banyak berbenah dan solusinya adalah partai harus diaudit, apakah sudah demokratis atau belum," ujar Asep.
Dalam diskusi ini turut hadir Ketua Umum DPP KNPI 2022-2025, Putri Khairunnisa, Co Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna, Pengamat Media dan Komunikasi Publik Margaretta Putri, dan Pengamat Ekonomi-Politik Mardiyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika