REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Politik SOAS di Universitas London Michael Buehler mengaku memiliki banyak pertanyaan terkait artikelnya Menunggu di Lobi Gedung Putih pada pemerintah Indonesia.

Empat pertanyaan ini diajukan sebelum Kementerian Luar Negeri membantah adanya dugaan penggunaan juru lobi. Buehler mempertanyakan pihak yang meminta Derwin Pereira untuk membayar 80 ribu dolar kepada perusahaan jasa lobi R&R Partners.

"Selama 10 tahun terakhir, sebagian besar penelitian yang saya lakukan terkait dengan isu-isu politik daerah, sistem pelayanan kesehatan dan proses pembuatan kebijakan di Indonesia dan selalu bersinggungan dengan masalah transparansi dan akuntabilitas," katanya dalam email yang diterima Republika.co.id, Kamis (12/11).

Selain itu dia ingin mengetahui sebenarnya adakah uang rakyat Indonesia yang digunakan untuk menyewa perusahaan jasa lobi asal Las Vegas untuk memudahkan KBRI di AS. Dia juga mempertanyakan adanya campur tangan Menlu Retno LP Marsudi atau pihaknya justru dilangkahi.

Pertanyaan lain yang masih belum terjawab bahwa sebenarnya Jokowikah yang mengendalikan pemerintahan sendiri atau ada banyak kelompok kepentingan dalam lingkaran dekat presiden yang saling bersaing. Namun justru jawaban yang muncul adalah bantahan penggunaan lobi yang kembali diutarakan oleh KBRI di Washington (8/11) lalu.

Terlepas dari kontroversi tersebut, Buehler mengaku tak memiliki kepentingan partisan. Tudingan tersebut diakuinya hanya sebuah upaya pengalihan isu dari debat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika