REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan mendesak Menteri ESDM Sudirman Said untuk mengungkap nama politikus yang disebut mencatut nama Presiden Jokowi terkait perpanjangan kontrak PT Freeport.
Luhut mengatakan, pernyataan Sudirman Said tentang adanya 'politikus kuat' yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK, sudah terlanjur menjadi perhatian publik. Sehingga sebaiknya Sudirman segera membuka secara jelas siapa politikus itu.
"Karena sudah sempat diomongin kan. Nanti kalau tidak diomongin kredibilitasnya (Sudirman) jadi tidak bagus," katanya, Jumat (13/11).
(Baca: Luhut: Kasus Freeport itu Sederhana)
Saat ditanya apakah dirinya telah mengetahui atau menduga siapa politikus yang dimaksud oleh Menteri ESDM, Luhut mengaku ia tidak tahu dan sebaiknya bertanya langsung ke Sudirman Said.
"Kalau memang ada ya diungkap saja. Tanya saja ke Menteri ESDM, kan dia yang tahu. Mana tahu saya, tidak ada waktu untuk bertanya itu. Itu urusan Menteri ESDM," kata Luhut.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan ada tokoh politik yang mencoba menjual nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla kepada Freeport, agar izin perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika Serikat tersebut berjalan mulus.
Politisi tersebut, kata Sudirman, menjual nama Presiden dan Wakil Presiden untuk menjadi jembatan perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia. Sesuai kontrak, izin perusahaan asal AS itu akan berakhir tahun 2021.
(baca juga: JK Akui Ada Politikus Catut Namanya Soal Perpanjangan PT Freeport)
Sudirman mengaku sudah melaporkan kejadian itu kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Tujuannya, agar Jokowi dan Jusuf Kalla bisa menindaklanjuti. "(Beliau) marah sekali," kata Sudirman.